Pinrang sulawesipos. Net. Membangun komunikasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi salah satu langkah penting dalam melahirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sinergi ini dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan digelar secara dalam jaringan (daring), Kamis (30/7), yang turut diikuti langsung oleh Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa RDPU ini digelar untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan, tantangan, serta kebutuhan yang dihadapi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dirinya juga mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sehingga terbangun ruang komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan DPR RI.
Lebih lanjut, Rifqinizamy menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah mencari formulasi kebijakan terbaik terkait keberadaan Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar kesejahteraan mereka dapat terjamin tanpa membebani kemampuan keuangan daerah secara berlebihan.
Sementara itu, seusai mengikuti kegiatan, Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid mengungkapkan bahwa forum seperti ini sangat penting karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Menurut Bupati Irwan, komunikasi yang baik akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Ketika pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI duduk bersama mencari solusi, maka kebijakan yang lahir tentu akan lebih matang, lebih terukur, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Bupati Irwan.
Dirinya berharap sinergi dan komunikasi seperti ini terus diperkuat sehingga berbagai persoalan daerah, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, hingga pengelolaan aparatur pemerintahan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bupati Irwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus membangun komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang.(DW/*)
